Kurikulum untuk Mengolah Sumber Daya Alam



Berbicara tentang sistem pendidikan indonesia, bolehlah kita menyebutnya “cacat” untuk saat ini. Nyatanya Indonesia hanya bisa stagnan di tempat tanpa mengalami kemajuan langkah yang berarti. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk kemajuan pendidikan, justru menjadi sisi buruk di kemudian hari. Pergantian kurikulum belakangan ini adalah contoh nyata. Optimisme pemerintah begitu tinggi akan keberhasilan Kurikulum 2013. Tapi, lihat saja bagaimana pemerintah dengan mudahnya menarik Kurikulum 2013 dalam sekejap. Pun meneruskan memberlakuannya pada sekolah yang sudah menerapkan selama 3 semester. Tanpa memikirkan efeknya berupa dualisme landasan pelaksanaan pendidikan. Kebijakan ini semakin meyakinkan bahwa sistem pendidikan Indonesia tidak dalam keadaan prima.
Tidak hanya soal Kurikulum 2013 yang ditarik dari peredaran. Sebenarnya Indonesia sudah terjerembab dalam kubangan perubahan kurikulum sejak dahulu. Ganti kabinet berarti ganti kurikulum. Karakteristik kurikulum yang diciptakan pun berubah-ubah. Semakin tidak jelas apa yang diinginkan Indonesia untuk generasi mudanya. Padahal ini hanya persoalan sederhana. Yakni perwujudan keinginan undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Idealisme “cerdas” disini yang selalu berganti setiap periode, mengikuti pergantian pemimpin. Seharusnya, kalau mau disederhanakan, masyarakat yang cerdas cukuplah yang tahu cara mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan.
Peran kurikulum tentu sangat penting untuk mengatur proses pembelajaran. Termasuk hal-hal yang harus dicapai pada pembelajaran tersebut. Tapi entah apa yang Indonesia coba lakukan pada kurikulumnya selama ini. Alih-alih menggodog sumber daya manusia agar mampu mengolah potensi alam Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya. Angka impor beras dan kebutuhan pokok lain terus menanjak tajam setiap tahunnya. Ironinya, itu terjadi di Negara agraris dengan segudang kekayaan alam.
Mari kita lihat kurikulum-kurikulum yang pernah diterapkan oleh Indonesia. Sejak tahun 1968 (masa orde baru) sampai 2013, Indonesia sudah berganti kurikulum sebanyak 7 kali. Pergantian kurikulum ini dinilai sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan; dapat diartikan pula meningkatkan mutu sumber daya manusia. Kurikulum 2004 mencoba mewujudkannya dengan menciptakan sentralis pendidikan. Tim pusat yang menyusun kurikulum ini. Titik pentingnya ada pada pencapaian kompetensi yang ditentukan oleh pusat. Tapi umur kurikulum ini tak bertahan lama. Dua tahun kemudian, pemerintah mengubah sistem pendidikan pada Kurikulum 2006 dengan karakteristik yang jauh berbeda. Kurikulum 2006 bersifat desentralisme, yang tidak sepenuhnya terikat pada pusat. Sekolah dapat mengembangkan dasar-dasar pembelajaran yang telah ditentukan oleh pusat. Seharusnya, ini adalah kesempatan emas untuk mengembangkan lokalitas budaya daerah dan mengembangkan potensi lokal.


Sebagai contoh, potensi sumber daya alam di Papua yang perlu dikembangkan. Pada tahun 2010 telah diluncurkan proyek pengolahan sumber daya alam di Merauke yang dinamai MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Proyek ini bermaksud mengelola sumber daya pangan dan energi yang ada di Papua. Lahan-lahan di Papua akan difungsikan sebagai lahan pertanian untuk pangan dan sumber daya energi. Para pekerja didatangkan dari luar untuk mengelola proyek ini. Proyek ini juga melibatkan investor asing untuk ikut campur. Pemerintah tentu bermaksud baik dalam menggagas proyek ini, yaitu memaksimalkan pengolahan sumber daya alam di Papua. Namun melupakan kebutuhan rakyat Papua dalam pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan lahan. Kekhawatiran masyarakat Papua akan sumber daya alam mereka yang bisa saja dieksploitasi sesuka hati pekerja asing dan menggoyahkan tatatan adat di tanah mereka terjadi pada kurun waktu 3 tahun. Di tahun 2013, terjadi kelaparan yang mengakibatkan 5 anak meninggal dalam kawasan proyek tersebut. Sumber daya alam yang harusnya diolah untuk kesejahteraan malah menjadi boomerang.
Proyek ini menyiratkan bahwa sumber daya alam di Papua sangat melimpah dan belum terolah. Kendala yang dihadapi yakni sumber daya manusia di Papua belum mampu mengolahnya secara maksimal. Pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan bangsa harusnya berperan juga dalam mencerdaskan rakyat Papua untuk mengolah sumber daya alamnya. Kekhawatiran rakyat Papua terhadap masuknya orang asing untuk mengelola sumber dayanya yang bisa saja menganggu adat-istiadat tidak akan terjadi. Jika rakyat Papua sudah mumpuni untuk mengolah sumber daya alamnya, maka sumber daya alam di sana akan terolah tanpa harus merusak tatanan adat mereka. Kesejahteraaan mereka dan masyarakat Indonesia akan terangkat.
Pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan bangsa harusnya mengambil peran. Mencerdaskan sumber daya manusia di Papua agar bisa mengolah potensinya. Metode pengajaran atau proses pembelajaran yang diterapkan di Papua pun tak bisa disamakan dengan siswa di Jakarta. Potensi alam dan keadaan lingkungan yang mereka miliki jauh berbeda. Kurikulum yang mengatur proses pendidikan di Indonesia harusnya tidak disamakan persis.
Coba kita tengok negara dengan sistem pendidikan terbaik saat ini, Finlandia. Reformasi pendidikan di Finlandia berlangsung tidak sebentar. Sejak pertama kali gagasan tentang sistem pendidikan itu muncul pada tahun 1950-an, Finlandia baru diakui sebagai Negara dengan sistem pendidikan terbaik pada tahun 2000-an. Setidaknya, Finlandia konsisten dalam mengembangkan sistem pendidikannya tanpa mengedepankan ego pemimpin-pemimpin yang silih berganti.
Sistem pendidikan di Finlandia, membebaskan sekolah untuk mengembangkan kurikulum secara mandiri berdasarkan potensi daerah. Hingga menempatkan Negara ini sebagai Negara dengan kesejahteraan masyarakat yang tinggi. bisa dilihat dari produk teknologi finlandia, yaitu nokia dengan berbagai inovasi. Pemerintah finlandia tahu betul bagaimana cara mengembangkan sumber daya manusianya. Anggaran untuk riset teknologi yang diberikan pemerintah lebih tinggi dari anggaran lainnya.
Seharusnya pemerintah Indonesia tahu betul potensi alam yang dimiliki oleh setiap daerah. Sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia setempat agar menjadi manusia cerdas yang mampu mengolah sumber daya alamnya.  Daerah dengan sektor pertanian yang mumpuni, perlu diberikan pembelajaran seputar pertanian. Jika pusat memasrahkan daerah untuk mengembangkan kurikulum sendiri, maka daerah dengan potensi pertanian yang memadai bisa mengimplementasikan dunia pertanian pada proses pembelajaran. Stretegi pembelajaran disusun untuk menumbuhkan rasa senang bercocok tanam dan mengolah lahan pada mulanya. Materi tentang teknologi juga dikembangkan pada arah pertanian. Buku-buku pelajaran didekati dengan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Hal ini juga berlaku pada daerah dengan potensi alam yang berbeda. Pengembangan kurikulum diserahkan pada daerah dan tetap berpegang pada kurikulum landasan dasar yang ditetapkan oleh pusat. Tentu saja harapannya agar sumber daya alam yang melimpah dapat terolah, potensi-potensi lokal berkembang dan kesejahteraan rakyat meningkat.


Putri Lestari
*sedikit cerita, essai pertamaku ini sebenarnya dibuat untuk kepentingan lomba. Tetapi, tidak jadi dikirim karena saya salah membaca temanya. Lebih tepatnya, ada sub-tema yang ditentukan dan saya tidak tahu. Hihihi. (Memalukan, kan?!). Akhirnya saya putuskan untuk pasang di blog saja.

*sumber gambar: [1] , [2]





0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Blogger templates

Google+ Followers